Prosedur Pewarganegaraan di Indonesia

“Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.”

Indonesia telah mengatur persoalan Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”) dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia “PP Kewarganegaraan”.

I. Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Kewarganegaraan Indonesia:
Menurut UU Kewarganegaraan dan PP Kewarganegaraan, terdapat beberapa cara bagi Warga Negara Asing (“WNA”) untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai berikut :

1. Perkawinan dengan Warga Negara Indonesia
WNA yang kawin secara sah dengan WNI dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh tahun) tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

2. Pernyataan Memilih Bagi yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda
Warga negara Asing yang memiliki kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu dari apa yang dimiliki status kewarganegaraannya. Lalu dilanjutkan dengan di proses oleh Pengadilan Negeri setempat dan diperlukan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

3. Pemberian Kewarganegaraan kepada Orang Asing yang Berjasa kepada Indonesia atau dengan Alasan Kepentingan Negara
Kewarganegaraan Indonesia dapat diberikan kepada Orang Asing
yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

4. Mengajukan Permohonan untuk kembali menjadi WNI
Hal ini berlaku bagi warga negara Indonesia sebelumnya yang kehilangan status kewarganegaraannya.

II. Persyaratan Mengajukan Permohonan Kewarganegaraan Indonesia:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

III. Prosedur Permohonan Pewarganegaraan Indonesia :
1. Berkas permohonan disampaikan kepada Kementrian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”), bisa melalui Kedutaan Besar (Kedubes) RI di negara asal pemohon, atau Kantor Pengadilan setempat. Pejabat Kemenkumham kemudian memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan diterima.

2. Apabila semua berkas yang dibutuhkan telah lengkap, pejabat kemudian akan meneruskan berkas kepada Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan substantif selesai. Selanjutnya Menkumham akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan memberi pertimbangan kepada Presiden terkait permohonan tersebut, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak permohonan diterima.

3. Apabila pemeriksaan Menkumham telah selesai, permohonan akan diteruskan kepada Presiden yang kemudian bisa dikabulkan atau ditolak dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak permohonan diterima.

4. Apabila permohonan dikabulkan, pemohon akan mendapat salinan Keputusan Presiden dengan tembusan kepada pejabat Kemenkumham. Pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setia di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi.

5. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

6. Setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Author: Belle Risca Junia

Having a question regarding Establish PT PMA?
Let’s contact us on the following alternatives:

Hotline: (+62) 812 1111 8608 / (+62) 21 – 5080 6537
Email: info@ylpconsulting.com

Our experienced Consultant will happy to help you. 

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.