Ubah bahasa / Change Language
Chinese (Simplified)EnglishIndonesian

Affidavit Anak Dwikewarganegaraan

Meskipun konsep dwikewarganegaraan tidak dikenal dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, akan tetapi terdapat pengecualian bagi subjek tertentu yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah. Hal ini menyebabkan subjek tersebut memiliki fasilitas keimigrasian, yang diberikan secara affidavit.

Fasilitas Affidavit Bagi Anak Dwikewarganegaraan

Mengacu pada Penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (“UU Kewarganegaraan”), UU Kewarganegaraan tidak mengenal dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, UU Kewarganegaraan menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang dinyatakan sebagai berikut (“Anak Dwikewarganegaraan”):

  1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia (“WNI”) dan ibu Warga Negara Asing (“WNA”);
  2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;
  3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
  4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
  5. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing; dan
  6. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh seorang WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 41 UU Kewarganegaraan, Anak Dwikewarganegaraan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pendaftaran. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 tahun 2012 (“Permenkumham 22/2012”), Anak Dwikewarganegaraan dapat didaftarkan di wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia. Pendaftaran ini wajib dilakukan oleh orang tua atau wali dari Anak Dwikewarganegaraan tersebut.

Dalam hal Anak Dwikewarganegaraan memiliki paspor kebangsaan asing, Permenkumham 22/2012 menyatakan bahwa Anak Dwikewarganegaraan tersebut dapat mengajukan permohonan fasilitas keimigrasian berupa Affidavit Anak Dwikewarganegaraan (“Affidavit”). Definisi dari Affidavit dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 47 tahun 2016 (“Permenkumham 47/2016”), yaitu surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permenkumham 22/2012, fasilitas keimigrasian yang diberikan dalam bentuk Affidavit adalah sebagai berikut:

  1. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
  2. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
  3. Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlukan sebagaimana layaknya WNI.

Sama seperti pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan, permohonan untuk mendapatkan Affidavit tersebut dapat dilakukan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

Prosedur Pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan

Dalam hal pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan dilakukan di wilayah Indonesia, maka permohonan pendaftaran tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Dwikewarganegaraan.

Dalam hal pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka permohonan pendaftaran tersebut diajukan kepada:

  1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
  2. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:

  1. Nama lengkap Anak Dwikewarganegaraan;
  2. Tempat/tanggal lahir;
  3. Jenis kelamin;
  4. Alamat;
  5. Nama orang tua;
  6. Kewarganegaraan orang tua; dan
  7. Status perkawinan orang tua.

Pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan diajukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

  1. Akta kelahiran Anak Dwikewarganegaraan;
  2. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
  3. Paspor kebangsaan asing Anak Dwikewarganegaraan bagi yang memiliki;
  4. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi Anak Dwikewarganegaraan yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan
  5. Pas foto Anak Dwikewarganegaraan terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

Apabila dokumen telah lengkap dan diterima oleh pejabat penerima pendaftaran, pejabat penerima pendaftaran akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran. Apabila sudah benar dan sah, maka Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi yang ditentukan Menteri akan menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak diberikan tanda penerimaan berkas.

Apabila dokumen yang diverifikasi diragukan kebenaran dan keabsahannya, maka Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, atau Pejabat Imigrasi yang ditentukan Menteri akan menyampaikan penolakan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada orang tua atau wali dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak diberikan tanda penerimaan berkas.

Prosedur Permohonan Affidavit Anak Dwikewarganegaraan

Serupa dengan pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan, dalam hal permohonan Affidavit Anak Dwikewarganegaraan dilakukan di wilayah Indonesia, maka permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Dwikewarganegaraan.

Dalam hal permohonan Affidavit Anak Dwikewarganegaraan dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka permohonan tersebut diajukan kepada:

  1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau
  2. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Permohonan Affidavit diajukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

  1. Paspor kebangsaan asing Anak Dwikewarganegaraan; dan
  2. Bukti pendaftaran Anak Dwikewarganegaraan.

Perlu diketahui bahwa Anak Dwikewarganegaraan yang telah memperoleh Affidavit harus menggunakan paspor yang sama pada saat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dalam hal Anak Dwikewarganegaraan masuk dan keluar wilayah Indonesia menggunakan paspor kebangsaan asing, pejabat imigrasi selain memberikan tanda masuk atau tanda keluar juga membubuhkan cap keimigrasian sebagai Anak Dwikewarganegaraan pada kartu embarkasi atau debarkasi.

Kewajiban Memilih Kewarganegaraan

Dalam Penjelasan UU Kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda yang diberikan pada Anak Dwikewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Oleh karena itu, Pasal 6 UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa apabila Anak Dwikewarganegaraan telah berusia 18 tahun atau sudah kawin, Anak Dwikewarganegaraan wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan memilih kewarganegaraan tersebut wajib disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah Anak Dwikewarganegaraan berusia 18 tahun atau sudah kawin.

Author: Yohana Veronica Tanjung

Having a question regarding Affidavit?

Let’s contact us on the following alternatives:

Hotline: (+62) 812 1111 8608 / (+62) 21 – 2271 8638

Email: info@ylpconsulting.com

Our experienced Consultant will happy to help you.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Recent Posts