Apa Keuntungan Mengurus Standar Nasional Indonesia (SNI)?

“Keuntungan sertifikasi SNI bagi Produsen, diantaranya adalah produknya mempunyai nilai daya saing lebih serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Adapun sanksi apabila tidak mengikutsertakan produknya dalam sertifikasi SNI bagi yang bersifat wajib, Produsen dapat ditarik izin usahanya sampi dengan penarikan produk dari peredaran.”

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, SNI ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah ditunjuk atau dibawah naungan Kementrian Perindustrian Republik Indonesia

Jenis Sertifikasi
Dalam hal Standar Nasional Indonesia (SNI) ada dua jenis klasifikasi yang pertama yaitu:
SNI bersifat sukarela, dalam arti semua diserahkan kepada pengusaha, bisa mendaftarkan produknya ataupun tidak didaftarkan.

Yang kedua, SNI bersifat wajib, yaitu barang dagang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk mengetahui apakah produk Anda wajib bersertifikasi SNI, dapat dicek di laman http://pustan.kemenperin.go.id/List_SNI_Wajib

Manfaat SNI
SNI mempunyai beberapa manfaat baik bagi produsen, konsumen, maupun pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Pertama adalah produsen, dengan sudah didapatkan sertifikasi dari BSN berarti telah tercipta produk yang secara teliti dari mulai bahan baku hingga proses pembuatan secara layak layak dan siap bersaing di pasaran nasional ataupun internasional;
  2. Yang kedua adalah konsumen, karena dengan sudah didapatkanya sertifikat SNI menjamin bahwa produk tersebut berkualitas dan bebas dari bahan baku yang berbahaya bagi konsumen itu sendiri; dan
  3. Pihak terakhir yang diuntungkan adalah pemerintah itu sendiri, dengan terciptanya produk yang sudah berlabel SNI maka geliat ekonomi akan tumbuh dan dan dampak lainya dengan adanya SNI membuat pasar didalam negeri menjamin adanya kualitas yang berlaku nasional, sehingga para konsumen akan berfikir dua kali untuk membeli barang yang belum berlabel SNI yang tentunya belum jelas kualitasnya seperti apa.

Sanksi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional pasal 24 mengatur sanksi bagi Produsen yang tidak mengikutsertakan produknya dalam sertifikasi SNI, yaitu:

  1. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana; dan
  2. Sanksi administratif tersebut berupa pencabutan sertifikasi produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan izin usaha dan penarikan izin dari peredaran.

Apabila Anda ada pertanyaan dan/atau info lebih lanjut mengenai sertifikasi SNI, Konsultan berpengalaman kami siap membantu, silahkan menghubungi kami melalui salah satu kontak berikut:

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 7196850
Email             : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.