Begini Cara Mengurus Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Perusahaan yang ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mengurus Izin Bekerja bagi TKA yang meliputi RPTKA, IMTA, DP-TKA, dan VITAS.”

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang sering disebut MEA telah mulai diimplementasikan Indonesia sejak 2016. Hal ini menimbulkan semakin luasnya kesempatan pekerjaan baik bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing di sejumlah Negara ASEAN. Oleh karena itu, penting diketahui  bagi Perusahaan yang ingin melakukan pengurusan Tenaga Kerja Asing  (TKA) di Indonesia. Akan tetapi, hal ini tidak serta-merta sebuah perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk bebas mengisi jabatan yang ada pada perusahaannya. Hal ini dikarenakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres No.20 Tahun 2018”), telah mengatur bahwa TKA tidak diperkenankan menduduki jabatan personalia dan perusahaan wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam semua lini jabatan yang tersedia.

Setiap perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, diwajibkan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan mengurus Notifikasi sebagai ganti Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP – TKA) serta menerbitkan VITAS.

Permohonan penggunaan tenaga kerja asing berupa RPTKA dimulai dengan mendaftarkan akun perusahaan pada laman http://tka-online.kemnaker.go.id/ dengan mengisi beberapa data yang dibutuhkan, untuk kemudian akan dianalisa keabsahannya oleh petugas.

Dengan menggunakan akun tersebut perusahaan pemohon kemudian mengajukan RPTKA baru dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ini:

  1. Legalitas perusahaan yakni Akta pendirian dan perubahan, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK);
  2. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  3. Formulir RPTKA yang sudah diisi;
  4. Bagan struktur organisasi perusahaan;
  5. Jabatan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  6. Surat penunjukan tenaga kerja indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
  7. Surat penyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
  8. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
  9. Jumlah tenaga kerja asing; dan
  10. Rekening Koran 3 (Tiga) bulan terakhir.

Terbitnya pengesahan RPTKA, menandakan bahwa langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengajukan permohoan Notifikasi, dengan mengisi identitas TKA, Jabatan TKA, dan mengunggah beberapa dokumen pribadi TKA dan dokumen pemberi kerja, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja akan terbit legalitas tersebut secara online.

Kemudian Perusahaan diwajibkan untuk membayar DKP-TKA paling lama 1 (satu) hari kerja, sebesar US$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per bulannya. Pemberi kerja diharuskan mengunggah bukti pembayaran DKP-TKA tersebut, dan menunggu terbitnya VITAS atau Visa Tinggal Terbatas.

Ada baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan pakar terpercaya, terkait prosedur perizinan TKA sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda.

Bagaimana kami dapat membantu Anda mengurus perizinan kerja bagi calon tenaga kerja asing di perusahaan Anda? Jangan lupa untuk membagikan informasi ini apabila dirasa bermanfaat.

Silakan hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 5080 6537
Email              : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.