Izin Kerja TKA yang Wajib Diketahui Perusahaan

“Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mengetahui jenis perizinan yang harus dimiliki baik oleh Perusahaan maupun TKA itu sendiri untuk menghindari resiko hukum di kemudian hari.”

Era globalisasi dan pasar bebas telah membuka banyak kesempatan di bidang ekonomi, termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan. Keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia serta kran investasi yang dibuka oleh Pemerintah, turut menyumbang banyaknya penggunaaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menyelaraskan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan peluang kerja yang sehat, Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi penggunaan TKA baik dari persyaratan seperti menentukan kualifikasi calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia mulai dari keahlian, pendidikan calon TKA, hingga pengalaman yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja, semua itu harus dipenuhi oleh Perusahaan yang hendak mempekerjakan TKA. Hal ini semata ditujukan supaya penyerapan TKA selaras dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Sanksi tidak terpenuhinya persyaratan dan dokumen yang diperlukan, Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga dipulangkannya TKA ke negara asal.

Untuk menjamin rasa aman bagi TKA yang bekerja di Indonesia, Pemberi Kerja, dalam hal ini Perusahaan perlu memperhatikan perizinan TKA, yaitu:

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
RPTKA merupakan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan, dan sebagai dasar dari perizinan tenaga kerja asing, dalam RPTKA mencakup data perusahaan pemberi kerja, Jabatan TKA, jumlah TKA, lokasi kerja, dan besaran gaji yang didapatkan TKA.

2. Notifikasi
Kemudian, izin lanjutan yang masih dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam izin ini pemberi kerja diwajibkan membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA senilai USD 100/Bulan serta memuat identitas calon TKA.

3. Telex vitas
Dokumen legalitas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi sebagai akses yang legal bagi Warga Negara Asing untuk memasuki wilayah Negara Indonesia dengan tujuan yang jelas dan mempunyai masa berlaku 30 (tigapuluh hari) sejak memasuki wilayah Negara Indonesia dengan dibuktikan ditempelkannya sticker kedatangan oleh pejabat Imigrasi Bandara.

4. Izin Tinggal Terbatas (E-ITAS)
Sebagai warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan maksud bekerja, maka orang asing tersebut wajib mendaftarkan dirinya ke Kantor Imigrasi untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (ITAS),dasar untuk mendapatkan ITAS tersebut adalah Telex Vitas yang sebelumnya telah diajukan di Direkut Jenderal Imigrasi.

5. STM
Surat Tanda Melapor (STM), diajukan dikepolisian, dengan diajukanya Surat Tanda Melapor dikepolisian tidak jauh dengan Izin Tinggal Sementara didalam STM terdapat data identitas dari tenaga kerja asing.

6. SKTT
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi tenaga kerja asing merupakan izin yang tidak boleh diabaikan oleh pemberi kerja, karena SKTT merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan demikian data TKA sudah tercatat diarsip Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil.

7. Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing (LK TKA)
Lapor Keberadaan Tenaga Kerja Asing (LK TKA) boleh dibilang izin paling bontot dalam perizinan Tenaga Kerja Asing, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta izin ini diajukan secara Daring melalui https://jakevo.jakarta.go.id, sedangkan diprovinsi lain masih dilakukan secara Walk In (datang Langsung) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, dalam LK TKA ini dijabarkan tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, laporan tentang berakhirnya penggunaan TKA dan laporan penggunaan tenaga kerja asing.

Dengan telah didapatkan semua izin tersebut diatas maka Perusahaan sudah bisa bisa tenang untuk mempekerjakan TKA, karena TKA sudah terdaftar di Kementrian Tenaga Kerja sebagai pejabat yang berwenang dalam memberikan izin kerja, sebagai pemegang E- ITAS TKA sudah legal untuk tinggal di wilayah Indonesia, dengan sudah diajukannya Surat Tanda Melapor di Kepolisian Resort dan terdaftarnya TKA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara adminitrasi sudah resmi dicatatkan dan dilaporkan penggunaan TKA-nya.

Apabila Anda mempunyai pertanyaan dan/atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pengurusan perizinan TKA, silahkan menghubungi kami di kontak di bawah ini:

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 5080 6537
Email             : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.