Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT)

“Terdapat perbedaan persyaratan dalam pengajuan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) baik bagi PMDN atau PT Lokal, PT PMA, dan Perusahaan Gabungan (Joint Venture Company.”

Tertarik membuka usaha dibidang jasa pengiriman barang?

Selain memahami alur perizinannya, yang perlu diperhatikan IUJPT adalah izin khusus yang bidang usahanya tidak boleh digabungkan dengan bidang usaha lainnya, mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha tahun 2017 IUJPT mempunyai Kode KBLI 52291 dengan judul “Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)” dengan uraian usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun udara.

Mengenai teknis perizinannya, hal ini dibedakan menjadi dua antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), berikut dokumen yang diperlukan:

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau PT Lokal

I. Syarat Adminsitrasi

  1. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham dengan tujuan kegiatan usaha khusus jasa transportasi;
  2. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. Copy Identitas Penanggung Jawab Perusahaan;
  4. Modal disetor senilai Rp. 1.200.000.000 – (satu Miliar duaratus juta rupiah) dan disetorkan minimal 25% dari modal dasar dibuktikan dengan bukti setor dari bank;
  5. Sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun;dan
  6. Tenaga Ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum Diploma III di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikatkompetensi profesi di bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanan atau Kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif).

II. Persyaratan Teknis

  1. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan atau bukti sewa yang sah; dan
  2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegritas dengan sistem transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian sesuai perkembangan teknologi.

PT Penanaman Modal Asing (PMA) dan Joint Venture Company

I. Persyaratan Administrasi

  1. Akta perusahaan dari notaris yang disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
  3. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Izin Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan investasi paling sedikit $ US 4.000.000,00 (empat juta dolar Amerika Serikat) dan paling sedikit 25% (duapuluh lima per seratus) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
  5. Sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun;
  6. Tanda Daftar Perusahaan dari Kementerian Perdagangan;
  7. Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi tenaga kerja asing;
  8. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan
  9. Tenaga Ahli Warga Negara Indonesia berijazah minimum Diploma III di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanan atau Kepelabuhanan.

II. Persyaratan teknis

  1. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti surat kepemilikan atau bukti sewa yang sah; dan
  2. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dank eras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegritas dengan sistem transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian sesuai perkembangan teknologi.

Kantor Cabang

  1. Salinan IUJPT kantor pusat;
  2. Rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara pelabuhan dan/atau penyelenggara Bandar udara atau otoritas transportasi lainnya;
  3. Salinan surat domisili perusahaan kantor cabang yang sudah dilegalisir;
  4. Surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditanda tangani oleh penanggungjawabperusahaan; dan
  5. Copy identitas kepala kantor cabang.

Instansi yang Berwenang

Instansi yang berwenang untuk menerbitkan IUJPTnya adalah Gubernur di provinsi masing-masing untuk PMDN. Sedangkan untuk Perusahaan Joint Venture dan PT PMA IUJPTnya diterbitkan oleh BKPM.

Author: Wahyu Akbar Prasetya

Having a question regarding Izin Usaha Jasa Transportasi (IUJPT) ?
Let’s contact us on the following alternatives:

Hotline: (+62) 812 1111 8608 / (+62) 21 – 5080 6537
Email: info@ylpconsulting.com

Our experienced Consultant will happy to help you.

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.