Ubah bahasa / Change Language
Chinese (Simplified)EnglishIndonesian

Kewajiban Perusahaan dalam Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)

“Perusahaan yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) mempunyai kewajiban seperti mengetahui jabatan yang diperbolehkan untuk TKA, jenis Perjanjian Kerja, dan mengikutsertakan BPJS serta membantu mengurus NPWP apabila TKA telah  menetap lebih dari 183 hari per tahun di Indonesia.”

Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan dapat mempekerjakan TKA setelah memenuhi rasio karyawan lokal dan TKA berbanding 10:1. Sebelum mempekerjakan TKA, ada baiknya mengetahui beberapa kewajiban Perusahaan yang harus dipenuhi untuk menghindari resiko hukum di kemudian hari.

Berikut beberapa hal penting terkait dengan mempekerjakan TKA:

Jabatan yang diperbolehkan Diduduki oleh TKA

Saat mempekerjakan TKA, perusahaan harus memperhatikan posisi yang diperbolehkan untuk diisi oleh Warga Negara Asing (WNA). Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 228 Tahun 2019 mengatur mengenai posisi yang tersedia untuk pekerja asing. Keputusan ini berisi 18 kategori untuk pekerja asing antara lain, namun tidak terbatas pada:

  1. Konstruksi;
  2. Perumahan;
  3. Pendidikan;
  4. Pengiriman dan Penyimpanan;
  5. Informasi dan Teknologi;
  6. Dll.

Tiap kategori tersebut dibagi atas posisi tersedia yang berbeda. Sebagai contoh, dalam kategori konstruksi, salah satu jabatan yang tersedia adalah manajer konstruksi bangunan. Hal tersebut kemungkinan berlaku untuk kategori industri serupa lainnya .

Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 40 Tahun 2012 menyebutkan jabatan yang tidak boleh diisi oleh WNA adalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), ketentuan tersebut telah diulang beberapa kali pada berbagai peraturan yang posisinya bekaitan dengan manajemen sumber daya manusia tidak boleh ditempati oleh pekerja asing.

Membayar Dana Kompensasi USD 100 per bulan

Perusahaan wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan/ DPKK) atas TKA yang dipekerjakannya sebesar USD 100 per bulan, yang dibayarkan kepada Pemerintah dikalikan dengan rentang waktu penggunakaan TKA pada tahap Notifikasi.

DPKK ini dikecualikan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, lambaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan dengan rekomendasi dari instansi terkait.

Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT)

Status dari TKA yang dipekerjakan oleh perusahaan harus menjadi perhatian. Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pekerja asing hanya dapat dipekerjakan pada posisi/pekerjaan tertentu sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dan hanya dapat bekerja dalam waktu tertentu.

Ketentuan ini yang juga telah diatur kembali melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun  2018 yang menetapkan hal serupa, untuk pekerja asing hanya dapat bekerja pada posisi tertentu dan untuk waktu terbatas, yang mengartikan, TKA tidak dapat menjadi pekerja tetap, karena masa jabatan mereka terhadap posisi tertentu terbatas pada waktu.

NPWP&BPJS

Harus menjadi perhatian bahwa yang Perusahaan yang mempekerjakan TKA harus menjamin kesejahteraan dari TKA. Oleh karenanya, Pemerintah melalui UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa untuk TKA yang bekerja untuk minimum 6 (enam) bulan wajib untuk berpartisipasi dalam BPJS.

Selain itu, TKA dikategorikan sebagai subjek pajak domestik  apabila menetap lebih dari 183 hari dalam satu tahun. Oleh karena itu, TKA harus mempunyai NPWP dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Perusahaan yang mempekerjakan TKA sehingga TKA yang datang ke Indonesia dapat memberikan manfaat bagi Negara dan perusahaan juga telah memenuhi ketentuan hukum dalam mempekerjakan TKA.

Memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia serta Alih Teknologi

Perusahaan wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan TKA untuk belajar Bahasa Indonesia dan alih teknologi (transfer knowledge) kompetensi yang dimiliki oleh TKA kepada karyawan lokal guna dapat meminimalisasi penggunaan TKA di kemudian hari.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Recent Posts