Ubah bahasa / Change Language
Chinese (Simplified)EnglishIndonesian

Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Campuran di Indonesia

“Perkawinan campuran memiliki akibat hukum terhadap anak dan kepemilikan aset.”

UU Perkawinan Nomor 1/1974 mendefinisikan perkawinan campuran merupakan Perkawinan yang dilakukan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak merupakan warga negara Indonesia. Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Indonesia dan orang lain yang berkewarganegaraan yang berbeda (orang asing).

Banyak orang yang beranggapan jika melakukan perkawinan campuran, akan mengalami birokrasi dan persyaratan yang rumit di Indonesia. Sebetulnya, setiap hal yang ada di dunia ini akan memiliki resikonya masing-masing, Begitu juga dengan perkawinan campuran di Indonesia juga memiliki akibat hukum tersendiri bagi para pihak.

Perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum pada status kewarganegaraan anak dan juga kepemlikian aset yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Status Anak

Pada Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran akan berdampak pada kewarganegaraannya, saat anak memiliki dua kewarganegaraan dan telah mencapai umur 18 tahun atau telah melakukan perkawinan, maka mereka diharuskan untuk memilih satu kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak usianya 18 tahun untuk menyatakan kewarganegaraan yang dipilihnya.Tidak

Dapat Memiliki Properti atau Tanah dengan Hak Kepemilikan

Selain status kewarganegaraan anak, perkawinan campuran juga memiliki konsekuensi terhadap kepemilikikan aset dari para pihak. Dalam Pasal 119 KUH Perdata, yang menjelaskan dari saat terjadinya perkawinan, secara hukum akan terjadi properti perkawinan bersama (aset bersama) antara pasangan sejauh tidak ada kesepakatan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Sebagai konsekuensi, aset suami telah menjadi aset bersama dari suami dan istri, dan sebaliknya. Hal ini dipicu dari, pada UU Agraria Nomor 5/1960 menetapkan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat memegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Lebih lanjut, jika orang asing ingin memperoleh Hak Kepemilikan karena perkawinan campuran maka aset tersebut dianggap sebagai aset bersama, mereka harus melepaskan hak tersebut maksimal 1 tahun setelah hak tersebut diperoleh. Dan jika hak tersebut tidak kunjung dilepaskan, maka hak tersebut akan dicabut sesuai Hukum Indonesia dan Hak Milik akan diberikan kepada Negara.

Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf diatas, jika Anda merupakan Warga Negara Indonesia dan menikah Warga Negara Asing tanpa Perjanjian Perkawinan, Anda dilarang untuk memiliki tanah dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, karena aset anda merupakan aset bersama. Namun, ada solusi untuk hal ini, Hukum Indonesia telah mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan yang dapat mengatur mengenai pemisahan harta and dan pasangan anda, sehingga tidak perlu terjadi aset bersama atau properti perkawinan bersama antara anda dan pasangan anda.

Bagaimana jika anda sudah menikah dan belum membuat perjanjian perkawinan? Pada Pasal 29 UU 1/1974 menjelaskan bahwa pada perkawinan atau sebelum perkawinan, kedua belah pihak dapat bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama, dan perjanjian perkawinan dapat berlaku juga untuk pihak ketiga sepanjangan pihak ketiga berhubungan dengan kedua belah pihak. Untuk anda yang telah menikah, jangan khawatir. Makna dari Pasal 29 telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan atau saat perkawinan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Pada Perkawinan, sebelum maupun saat perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, dapat pula berlaku untuk pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut berhubungan”

Prosedur Registrasi Perkawinan Campuran di Indonesia

  • Untuk perkawinan yang diselenggarakan di Indonesia

Jika Anda mempertimbangkan untuk menikah di Indonesia, prosedurnya akan berbeda berdasarkan agama yang dianut Anda dan pasangan Anda kelak. Jika agama Anda dan pasangan anda adalah Islam, Anda harus mendaftarkan perkawinan Anda ke Kantor Urusan Agama. Untuk pendaftaran perkawinan, untuk Warga Negara Asing, petugas akan membutuhkan paspor, KITAS, Sertifikat Layak Kawin, Akta Kelahiran, Informasi Biografis, dan hasil tes medis dari Rumah Sakit Pemerintah. Untuk WNI, petugas akan meminta KTP, KK, Surat Keterangan Kelurahan, Sertifikat Layak Kawin dari klinik kesehatan terdekat, akta lahir, dan informasi biografis. Setelah perkawinan, Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan Buku Nikah dan perkawinan anda akan terdaftar pada Kantor Urusan Agama.

Jika Anda dan Pasangan Anda non-Islam, harus melakukan penyelenggaraan upacara agama atau seremoni terlebih dahulu berdasarkan agama Anda. Petugas agam terkait akan mengeluarkan surat/sertifikat mengenai registrasi dari perkawinan Anda. Setelah dikeluarkannya surat/sertifikat dari petugas agama terkait, maka Anda harus mendaftarkan perkawinan anda ke Kantor Catatan Sipil pada domisili Anda. Dokumen yang dibutuhkan untuk Warga Negara Indonesia adalah: Surat Keterangan Kelurahan, Foto, Sertifikat Upacara atau Seremoni, KK, KTP, Akta Lahir, dan untuk Warga Negara Asing adalah: Paspor, KITAS, Sertifikat Upacara/Seremoni, Surat Layak Nikah, Foto, dan Akta Lahir. Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Kutipan dan Sertifikat Kawin.

  • Untuk perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia

Jika Perkawinan Anda dilakukan diluar Indonesia, registrasinya akan bergantung pada agama Anda. Namun terutama, Anda diharuskan untuk mendaftarkan perkawinan anda pada Kedutaan Indonesia di luar negeri atau Kantor Representatif sejenis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 37 ayat 1 UU Nomor 24/2012 tentang perubahan UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Sipil.

Langkah selanjutnya, jika Anda dan Pasangan Anda beragama Islam, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ketibaan di Indonesia, Anda harus mendaftarkan Perkawinan Anda di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri agama Nomor 19/2018 tentang Registrasi Perkawinan. Registrasi akan dilakukan di Kantor Urusan Agama dengan dokumen persyaratannya sebagai berikut: Sertifikat Perkawinan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Surat Laporan dari Kantor Perwakilan Indonesia (KJRI/KBRI) yang menyatakan bahwa Anda dan Pasangan Anda telah melangsungkan Perkawinan, Foto 4×6 latar biru, KTP, KK, Paspor dan KITAs, Akta Lahir, dan Sertifikat Cerai sebelumnya (jika ada). Kantor Urusan Agama akan mendaftarkan perkawinan Anda di Buku Registrasi Perkawinan Luar Negeri.

Jika Anda non-Islam, berdasarkan UU Nomor 24/2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Sipil, Anda diharuskan untuk mendaftarkan Perkawinan Anda pada Kantor Catatan Sipil pada domisili Anda untuk mendaftarkan Perkawinan Anda di Indonesia maksimum 30 (tiga puluh hari) setelah ketibaan Anda.

Dokumen yang dibutuhkan adalah: Sertifikat Perkawinan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Surat Laporan dari Kantor Perwakilan Indonesia (KJRI/KBRI) yang menyatakan bahwa Anda dan Pasangan Anda telah melangsungkan Perkawinan, Akta Lahir, KK, KTP, Paspor dan KITAS, Foto 4×6, dan Sertifikat Cerai sebelumnya (jika ada). Lalu, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan sebagai bukti pendaftaran dari Perkawinan Anda.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Recent Posts