Kupas Tuntas Prosedur Menikah dengan WNA

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan momen penting dalam hidup seseorang, dalam sebuah pernikahan ada banyak sekali peraturan yang mengatur, antara lain negara, agama, bahkan adat istiadat masih berperan penting dalam pernikahan. Jika pernikahan antar satu negara saja banyak dokumen legalitas yang perlu dipersiapkan agar pernikahan sah dimata hukum, apalagi pernikahan yang salah satu calon pasangannya merupakan Warga Negara Asing (“WNA”), berikut ulasan mengenai hal yang berkaitan dengan prosedur pernikahan.

I. Dokumen apa yang harus disiapkan?

II. Apakah bisa menikah beda dengan domisili tempat tinggal, jika bisa, apa saja persyaratannya?

Pernikahan bisa diselenggarakan di luar domisili dengan membawa persyaratan berikut:

a) Surat pengantar dari RT dan RW ditempat tinggal setempat;
b) Membawa surat pengantar yang sudah diperoleh ke kelurahan guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan legalitas persyaratan melangsungkan pernikahan;
c) Mebawa legalitas yang telah diterbitkan oleh kelurahan berkedudukan ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan surat rekomendasi numpang nikah; dan
d) Surat rekomendasi yang didapat dari Kantor urusan agama berkedudukan kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama tujuan untuk didaftarkan pernikahan.

III. Jenis visa apa yang tepat untuk digunakan WNA ketika akan menyelenggarakan pernikahan di Indonesia?

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM sampai saat ini belum mengatur secara rinci tentang visa apa yang bisa digunakan untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia, namun hal ini dikembalikan ke kebijakan negara masing masing calon mempelai melalui Kedutaan Besarnya yang ada di Indonesia, seperti misalnya untuk Warga Negara China, Kedutaan Besar China di Indonesia mempersyaratkan kepada warganya bagi yang akan menikah dengan Warga Negara Indonesia harus mempunyai Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

IV. Jika saya ingin melangsungkan pernikahan di luar negeri, apakah saya harus menikah kembali di Indonesia?

Dalam pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”), menyatakan perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, maka surat bukti perkawinan dari luar negeri tersebut harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal suami istri.

Undang-undang berikutnya yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Pasal 37 ayat (4) UU Adminduk yang berbunyi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.” Serta dalam Pasal 73 Perpres 25/2008 yang berbunyi “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dil luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.”

Peraturan terkait persyaratan menikah di luar negeri bagi WNI salah satunya adalah Undang-Undang No 23 tahun 2006 Pasal 37 ayat 4 tentang kependudukan dinyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.”

Berikut persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan perkawinan di Indonesia:

a) Akta Perkawinan atau marriage certificate dari negara asal yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan telah dilegalisasi oleh Perwakilan RI setempat;
b) Surat Keterangan Menikah dari KBRI negara tersebut;
c) Fotokopi akta lahir suami dan istri;
d) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
e) Fotokopi paspor suami; dan
f) Pasfoto berdampingan ukuran 4×6 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar.

V. Apakah saya akan kehilangan kewarganegaraan akibat melakukan pernikahan dengan warga negara asing?

Dalam pasal 58 UUP bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Kemudian, dalam pasal 26  UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”), menyebutkan bahwa:

1. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut,
2. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan istrinya kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut,
3. Perempuan dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat(2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai surat keinginannya kepada pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda,
4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung

Jadi, melihat ketentuan pasal 26 ayat (3) UU Kewarganegaraan dapat diketahui bahwa apabila hukum negara asal suami memberikan kewarganegaraan kepada pasangannya akibat perkawinan campuran maka istri yang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, kecuali jika dia mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi WNI.

Author: Wahyu Akbar Prasetya

Having a question regarding Establish PT PMA?
Let’s contact us on the following alternatives:

Hotline: (+62) 812 1111 8608 / (+62) 21 – 5080 6537
Email: info@ylpconsulting.com

Our experienced Consultant will happy to help you.

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.