Menikah dengan Warga Negara Asing? Ini Hal Penting yang Harus Diketahui.

“Dalam perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta, memungkinkan pihak WNI untuk menjaga haknya atas kepemilikan aset properti berupa lahan dan hunian, juga manfaat lain seperti kesempatan mendapatkan kepercayaan dari kreditur seperti bank dalam pengajuan pinjaman.”

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1976, merupakan “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketentuan yang menjadi syarat bagi perkawinan antar penduduk bumi pertiwi, sudah kita ketahui secara umum dan jelas. Berbeda dengan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Persiapan yang dibutuhkan mencakup dokumen dari dalam negeri dan dari negara asal pasangan Anda, selain juga pentingnya pemahaman terkait implikasi hukum yang mungkin timbul terkait perkawinan campuran dimaksud.

Selanjutnya pengertian perkawinan campuran, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 menyebutkan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Penting untuk diketahui bahwa terdapat beberapa implikasi hukum yang perlu anda cermati apabila belahan jiwa anda ternyata adalah seorang WNA, diantaranya adalah batasan kepemilikan properti, batasan kesempatan fasilitas kredit dari Bank atau batasan apabila anda ingin mendirikan usaha karena dianggap memiliki unsur modal asing.

Hal tersebut diatas merupakan konsekuensi adanya percampuran harta yang dianggap terdapat unsur asing yang disebabkan oleh perkawinan campuran. Namun jangan berkecil hati, semua ada solusinya. Sudahkah Anda mengenal perjanjian perkawinan?

Perjanjian perkawinan merupakan kesepahaman tertulis yang dilakukan oleh kedua pasangan baik yang akan melangsungkan pernikahan maupun sedang dalam masa pernikahan, dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Perjanjian perkawinan berisikan beberapa hal diantaranya hak dan kewajiban antara suami-istri, dan pemisahan harta, baik harta yang didapatkan selama pernikahan maupun harta bawaan sebelum menikah. Dikarenakan pada UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka perjanjian perkawinan memberikan sekat untuk hal tersebut.

Dalam perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta, memungkinkan pihak WNI untuk menjaga haknya atas kepemilikan aset properti berupa lahan dan hunian, juga manfaat lain seperti kesempatan mendapatkan kepercayaan dari kreditur seperti bank dalam pengajuan pinjaman.

Untuk perjanjian perkawinan bisa segera anda kosultasikan dengan konsultan hukum pilihan anda, perlu untuk diingat bahwa perjanjian yang telah Anda buat juga harus mendapatkan pengesahan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

Bagaimana kami dapat membantu Anda terkait kepemilikan perjanjian perkawinan?

Silakan hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 5080 6537
Email              : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.