Seluk Beluk Standar Nasional Indonesia (SNI)

“Indonesia memiliki standarisasi produk yang berlaku nasional yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diajukan oleh Pengusaha. SNI dapat bersifat wajib maupun sukarela tergantung dari jenis produk yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk mendapatkan sertifikasi SNI, Pengusaha harus memenuhi persyaratan produk dan tahapan prosedur pendaftaran SNI.”

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah ditunjuk atau dibawah naungan Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

I. Persyaratan Produk
Untuk bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat Indonesia SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code Of God Practice, yaitu:

1. Openess (keterbukaan)
Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. Transparency (transparansi)
Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)
Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. Effectiveness and relevance
Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Coherence
Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. Development dimension (berdimensi pembangunan)
Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

II. SNI, Kewajiban atau Sukarela?
Dalam hal Standar Nasional Indonesia (SNI) ada dua jenis klasifikasi yang pertama adalah SNI bersifat sukarela, dalam arti semua diserahkan kepada pengusaha, bisa mendaftarkan produknya ataupun tidak didaftarkan.

SNI bersifat wajib, yaitu barang dagang atau jasa yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI. Seperti misalnya produk yang wajib mendapatkan SNI adalah produk yang berkaitan dengan kebutuhan bayi.

III. Prosedur Pendaftaran SNI
Pendaftaran SNI dapat dilakukan di Kementerian Perindustrian melalui Lembaga Sertifikasi Produk Pusat Standarisasi (LSPro-Pustan). Tahapnya ada di bawah ini:

1. Mengisi Formulir Permohonan SPPT SNI (sekitar 1 hari kerja). Formulir Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI membutuhkan lampiran :

a. Fotokopi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yang dilegalisasi. Sertifikat ini bisa didapatkan di Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
b. Jika produk yang akan didaftarkan adalah impor, perlu ada sertifikat dari LSSM negeri asal yang sudah punya perjanjian saling pengakuan dengan KAN.

2. Verifikasi Permohonan (sekitar 1 hari kerja)
Permohonan akan diverifikasi Petugas. Yang diverifikasi antara lain syarat untuk mendapat SPPT SNI, jangkauan lokasi audit, dan kemampuan memahami bahasa setempat. Setelah verifikasi, kita akan diberi invoice berisi rincian biaya yang harus dibayar.

3. Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen (sekitar 5 hari kerja)
Audit ini meliputi dua hal, yaitu kesesuaian dan kecukupan. Audit kesesuaian mengecek penerapan Sistem Manajemen Mutu.
Adapun audit kecukupan meninjau dokumen Sistem Manajemen Mutu.  Koreksi harus diberikan maksimal dalam 2 bulan jika ditemukan ketidaksesuaian.

4. Pengujian dan Penilaian Sampel Produk (minimal 20 hari kerja)
Tim LSPro-Pustan akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. Setelah itu, akan dilihat apakah hasil uji sesuai dengan SNI. Jika belum sesuai, kita akan disuruh menguji sendiri sampai sesuai untuk kemudian dicek lagi oleh tim LSPro-Pustan.

5. Keputusan Sertifikasi (sekitar 7+1 hari kerja)
Tim akan merapatkan hasil audit dan pengujian. Penyiapan bahan rapat biasanya makan waktu 7 hari, sedangkan rapat panel 1 hari.

6. Pemberian SPPT-SNI (sekitar 4 hari kerja)
Tim LSPro-Pustan akan mengklarifikasi usaha kita. Setelah itu, produk bisa mendapat sertifikat SNI.

Dengan sudah bersertifikasi SNI berarti telah tercipta produk yang secara teliti dari mulai bahan baku hingga proses pembuatan secara layak sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai tambah suatu produk yang berimplikasi pada meningkatnya daya saing baik di pasaran nasional ataupun internasional.

Penulis: Wahyu Akbar Prasetya

Ada memiliki pertanyaan terkait Setifikasi SNI?
Silahkan menghubungi salah satu kontak di bawah ini:

Hotline: (+62) 812 1111 8608 / (+62) 21 – 5080 6537
Email: info@ylpconsulting.com

Konsultan kami dengan senang hati akan membantu anda.

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.