Sudah Lengkapkah Izin Tenaga Kerja Asing Anda?

Izin Bekerja yang harus dimiliki oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) berupa RPTKA, Notifikasi, DP-TKA dan VITAS. Kemudian, dilanjutkan dengan KITAS, STM, SKTT, dan LK.

Mempekerjakan tenaga kerja asing memang butuh persiapan ekstra dibandingkan dengan tenaga kerja pribumi pada umumnya. Semua daftar perizinan kerja dan izin tinggal dari TKA tersebut harus terlebih dahulu dicermati demi menghindari kemungkinan terburuk seperti deportasi.

Berbagai bentuk sanksi lain dapat dijatuhkan kepada perusahaan apabila tidak melakukan alur ketetapan yang ditentukan dalam siklus Izin Tenaga Kerja Asing ini, seperti misalnya sanksi administratif berupa penundaan pelayanan, penghentian sementara proses perizinan, hingga pencabutan izin. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila Anda melewatkan beberapa hal seperti tidak mengikut sertakan TKA dalam program asuransi dan jaminan sosial nasional, mempekerjakan TKA pada jabatan yang dilarang, bahkan tidak memiliki legalitas yang disahkan oleh Menteri.

Sebagai pemberi kesempatan kerja bagi TKA, baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa saja izin-izin yang wajib dipenuhi oleh TKA tersebut, berikut penjelasan rincinya:

  • IZIN KERJA. Izin kerja menjadi  komponen utama yang dibutuhkan oleh calon pegawai asing. Penyesuaian akan kebijakan baru tentang izin kerja TKA yang dikeluarkan pemerintah, terintegrasi secara online dengan izin usaha lainnya pada laman http://tka-online.kemnaker.go.id. 
    1. RPTKA. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau disingkat dengan RPTKA adalah langkah mendasar yang harus kita lakukan dalam rantai prosedur perizinan TKA. Legalitas ini memuat beberapa hal penting seperti data diri TKA, jabatan yang akan diduduki, jangka waktu dan tenaga kerja lokal yang diperuntukan sebagai rekan kerja pendamping. Lahirnya kebijakan baru terkait integrasi perizinan secara elektronik menyebutkan bahwa RPTKA sudah bisa diakses dengan membuat akun pada tautan http://tka-online.kemnaker.go.id. Mengenai persyaratannya, kami sudah membahas kisi-kisi tersebut pada artikel berikut. (baca: Begini Cara Mengurus Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia).
    2. Notifikasi. Notifikasi merupakan persetujuan penggunaan TKA yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan VITAS dan ITAS (Permenaker No.10 Tahun 2018). Tata cara permohonan Notifikasi juga dilakukan secara online dengan melengkapi data-data sebagai berikut:
      1. Mengisi penetapan kode, identitas TKA, jabatan dan jangka waktu penggunaan;
      2. Mengunggah dokumen TKA dan perusahaan.
    3. Apabila terdapat kekurangan data maka pihak Direktur Pengendalian Penggunaan TKA akan menginformasikan kepada perusahaan agar melengkapi kecacatan dokumen semula. Setelah dianggap benar maka terbitlah Notifikasi secara online, dimana Notifikasi tersebut berisi identitas TKA beserta pemberi kerja, jangka waktu berlakunya Notifikasi, lokasi kerja, dan kode pembayaran.

Sama halnya dengan RPTKA, Notifikasi tidak berlaku bagi anggota direksi atau dewan komisaris dengan kepemilikan saham tertentu, pejabat diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing.

  1. DKP-TKA

Pada Notifikasi telah tercantum kode pembayaran yang wajib dibayarkan oleh perusahaan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebesar US$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat). Apabila perusahaan telah membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA pada Bank yang ditunjuk dan mengunggah bukti transaksinya, maka Notifikasi akan diteruskan secara otomatis kepada Dirjen Imigrasi. Notifikasi dan bukti bayar DKP-TKA akan dijadikan dokumen persyaratan oleh Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan VITAS.

Dalam hal ini, apabila perusahaan telat membayarkan iuran pertama DKP-TKA otomatis akan menghambat informasi terkait pengurusan VITAS oleh pejabat yang berwenang. Terlewatnya pembayaran DKP-TKA periode kedua juga akan membuahkan sanksi berupa pencabutan Notifikasi, dengan konsekuensi tambahan berupa tindakan keimigrasian untuk tenaga kerja asing tersebut.

  • IZIN TINGGAL

Bukan hal sepele ketika kita mendiskusikan mengenai persiapan akomodasi dalam mendatangkan TKA, komponen penting dari gugusan ini adalah bagaimana mempersiapkan pengajuan izin tinggal mereka.

  1. VITAS

Merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang bagi warga negara asing untuk melakukan kunjungan ke wilayah NKRI dalam rangka bekerja. Permohonan VITAS akan diteruskan menjadi permohonan ITAS pada saat kedatangan, dimana mekanisme yang dilakukan masih melalui sistem perizinan online yang sama, dengan meneruskan Notifikasi dan pembayaran kompensasi sebelumnya, hingga keluar Surat Persetujuan Visa yang dikirimkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia dengan tembusannya kepada perusahaan pemohon dan tenaga kerja asing yang berada di luar negeri.

Penjadwalan wawancara antara calon TKA dengan petugas kedutaan RI yang berada di negara tersebut mensyaratkan kepada calon TKA untuk membawa paspor, kemudian dalam jangka kurang lebih 2 (dua) hari kerja setelah paspor diterima petugas, maka pejabat perwakilan tersebut akan menandatangani VITAS yang akan diberikan pada saat kedatangan TKA tersebut di Indonesia.

Selain persetujuan kedatangan, VITAS juga memuat jangka waktu tinggal yang sebelumnya tercantum pada Notifikasi.

  1. ITAS

ITAS atau Izin Tinggal Terbatas merupakan izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk tinggal dan bekerja di wilayah kesatuan negara republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian ITAS secara teknis dilakukan pada saat TKA telah sampai di Bandara, tepatnya pada loket pemeriksaan imigrasi dengan memenuhi prosedur pengambilan sidik jari terlebih dahulu. Petugas akan meneruskan tembusan ITAS melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) kepada perusahaan pemberi kerja dan kantor wilayah imigrasi domisili dari TKA tersebut.

ITAS berlaku paling lama maksimal selama 2 (dua) tahun, sebagaimana proses perpanjangannya dilakukan terlebih dahulu secara online untuk selanjutnya pihak pemberi kerja dan TKA diwajibkan menyambangi kantor imigrasi dengan membawa beberapa hal berikut:

– Paspor TKA;

– Tanda terima permohonan;

– Kode biling Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk ITAS;

– Permohonan izin masuk kembali; dan

– Biaya pemakaian jasa penggunaan teknologi SIMKIM.

Pengawasan terhadap TKA dilakukan oleh Dirjen Imigrasi dengan melacak kode khusus pada ITAS elektronik yang berisi seluruh data pemegang ITAS.

  1. STM

STM merupakan akronim Surat Tanda Melapor. Salah satu kelengkapan izin TKA di Indonesia yang diurus pada kepolisian setempat. Pengurusan STM membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan mencantumkan KITAS yang telah terlebih dahulu didapatkan oleh TKA.

  1. SKTT

Surat Keterangan Tempat Tinggal atau disingkat SKTT. Kewajiban pengurusan SKTT disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin  Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.

 

(2).  Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.”

Pengurusan SKTT disampaikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) hari kerja.

  1. LK

LK yang merupakan Laporan Keberadaan diajukan di Kecamatan domisili Perusahaan yang mempekerjakan TKA sebagai bentuk pelaporan atas penggunaan TKA dalam perusahaan. Pengurusan LK akan selesai dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas diterima secara benar dan lengkap oleh petugas.

Bagaimana kami dapat membantu Anda dalam mengurus perizinan bagi tenaga kerja asing di perusahaan Anda? Silakan berdiskusi dengan Konsultan kami melalui nara hubung dibawah ini.

Silakan hubungi kami untuk konsultasi lebih lanjut.

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 5080 6537
Email              : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.