Ubah bahasa / Change Language
Chinese (Simplified)EnglishIndonesian

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Surat Edaran ini diterbitkan untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional dalam rangka mecegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 termasuk varian baru yang telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B117 dengan melakukan beberapa penambahan ketentuan baru yang disertai dengan pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

 Protokol

  1. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua Negara ke Indonesia, terkecuali untuk;
  2. Pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
  3. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
  4. Pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas.
  5. Pelaku perjalanan WNI dari luar negeri yang akan memasuki Indonesia harus menunjukkan hasil negative tes RT-PCT di Negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu masimal 3×24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan;
  6. Pemeriksaan ulang RT-PCR dilakukan pada saat kedatangan dan setelahnya dikenakan kewajiban menjalani karantina selama 5 (lima) hari di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah untuk WNI dan karantina dengan biaya mandiri di hotel yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk WNA; dan
  7. Setelah karantina selama 5 (lima) hari dilakukan RT-PCR ulang dan jika menunjukkan hasil negative maka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan namun jika menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang ditanggung oleh Pemerintah untuk WNI dan biaya mandiri bagi WNA.

Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

  1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah memliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas perjalanan orang dan transportasi umum dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
  2. Otoritas dan penanggung jawab melakukan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
  • Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dengan melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19;
  • Kementerian Luar Negeri dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara, Kantor Karantina Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri selama masa pembatasan ini;
  • Instansi yang berwenang melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Recent Posts