Yuk! Submit Wajib Lapor Tenaga Kerja Secara Online

“Pengusaha atau Pengurus  memiiki kewajiban untuk mengurus Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahannya dan memperbaharuinya secara berkala setiap tahun. Saat ini, pengurusan WLK dapat dilakukan secara online”

Banyak pengusaha atau pengurus perusahaan kurang familiar dengan adanya Wajib Lapor Tenaga Kerja atau disingkat menjadi WLTK. Perusahaan biasanya baru menyadari perlu mengurus WLTK pada saat hendak melakukan pengurusan izin tenaga kerja asing melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Definisi Pengusaha

UU Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan kepada Menteri atau Pejabat yang berwenang.

Menurut pasal 1 huruf ( b ) UU No.7/1981 , yang dimaksud sebagai pengusaha adalah:

a.Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu Perusahaan milik sandiri;

b.Orang, atau Persekutuan atau Badan Hukum yang berdiri sendiri menjalankan Perusahaan yang bukan miliknya;

c.Orang, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan.

Oleh karena itu, pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan yang berbentuk PT, Firma, CV, Koperasi, Yayasan, dan Kantor Perwakilan mempunyai kewajiban untuk mengurus WLTK pada saat mendirikan, menjalankan kembali, memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan dan memperbaharuinya setiap tahun. 

Jangka Waktu dan Substansi yang Dilaporkan

Pengusaha atau Pengurus wajib melaporkan WLTK ke Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaannya dan harus diperbaharui setiap tahunnya secara berkala. Dalam penjelasannya, jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ini terhitung dari tanggal tertera pada stempel pos. 

Perusahaan wajib melaporkan atau memperbaharui WLTK setiap tahunnya secara tertulis mengenai fasilitas Perusahaan jaminan sosial dan perlindungan pekerja, penambahan pekerja atau pengurangan Pekerja, hubungan tenaga kerja.

Laporan WLTK setidaknya memuat:

1.Nama perusahaan;

2.Alamat Perusahaan;

3.Nama dan alamat pengurus Perusahaan;

4.Tanggal berdiri perusahaan;

5.Data pekerja dan fasilitas perusahaan; dan 

6.Jaminan keselamatan pekerja dan kesejahteraan pekerja.

Pengajuan Online

Untuk mempermudah regulasi dalam pengurusan WLTK, saat ini Kementrian Ketenagakerjaan sudah memberlakukan pengajuan WLTK secara daring atau online, Pengurus perusahaan tidak perlu repot membawa berkas persyaratan,ke Instansi yang telah ditunjuk, tetapi cukup berselancar didepan komputer pengurus perusahaan sudah bisa melaporkan WLTK.

Sanksi
Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 disebutkan bahwa apabila pengusaha atau pengurus tidak memenuhi kewajiban berupa tidak melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan, tidak memperbaharui laporan WLTK secara berkala setiap tahunnya, serta perusahaan yang belum melaporkan WLTK setelah UU No.7 Tahun 1981 dinyatakan berlaku, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Apabila Anda ada pertanyaan dan/atau info lebih lanjut mengenai WLTK, silahkan menghubungi kami :

Hotline          : (+62) 812 1111 8608 / (+62) 021 – 5080 6537
Email              : info@ylpconsulting.com

Share this article:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Our Office

Sopo Del Office
Tower A, Level 20 Unit B.
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Mega Kuningan, South Jakarta, Indonesia 12950

About YLP

YLP Consulting is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.