Hiring expatriates (TKA) can bring valuable skills and global experience to Indonesian companies. However, mistakes in managing expatriate employment often result in sanctions for employers and risks for expatriates themselves. Government Regulation No. 34 of 2021, Minister of Manpower Regulation No. 8 of 2021, and Immigration Law No. 6 of
“Permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional dikecualikan dari penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA.” Saat ini, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan minat investasi asing di Indonesia dalam rangka pembangunan nasional. Upaya ini memerlukan peningkatan kualitas dan peran serta tenaga kerja, sehingga Pemerintah berupaya mendorong pembangunan
“Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib setidaknya menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan penggunaan TKA, pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan alih teknologi serta ahli keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Perusahaan juga harus melaporkan berakhirnya penggunaan TKA, apabila
“WNA yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, atau dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia termasuk dalam Subjek Pajak Dalam Negeri dan oleh karenanya wajib memiliki NPWP. Selain itu, TKA yang hendak memperpanjang izin
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
