Hiring expatriates (TKA) can bring valuable skills and global experience to Indonesian companies. However, mistakes in managing expatriate employment often result in sanctions for employers and risks for expatriates themselves. Government Regulation No. 34 of 2021, Minister of Manpower Regulation No. 8 of 2021, and Immigration Law No. 6 of
“Tenaga Kerja Asing dapat menduduki jabatan dalam sektor Perbankan dan Keuangan pada bidang, jabatan, dan prosedur tertentu. Lebih lanjut, untuk sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan rekomendasi terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” Pesatnya perkembangan teknologi diikuti dengan lahirnya inovasi yang berkaitan dengan teknologi, dimana salah satunya
“Tenaga Kerja Asing atau TKA diperbolehkan untuk menduduki rangkap jabatan dengan syarat memegang posisi yang sama sebagai Direksi atau Komisaris, TKA yang bekerja di sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital atau sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama.” Tenaga Kerja Asing untuk selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara
“Yayasan dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Selain itu, Yayasan dapat dikecualikan dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) setelah mendapat persetujuan surat persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait.” Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
