“BKPM menerbitkan rekomendasi bagi Warga Negara Asing yang menjadi Pemegang Saham dan ingin mengajukan alih status dari izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas (ITAS) atau alih status dari ITAS menjadi izin tinggal tetap (ITAP) dengan syarat kepemilikan saham tertentu.” Pemerintah memberikan kemudahan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam hal pelayanan
“The Indonesian Directorate General of Immigration officially launched the Second Home Visa policy by issuing Circular No. IMI-0740.GR.01.01 of 2022 concerning the Granting of Second-Home Visas and Limited Stay Permits. The Foreigner must show the proof of fund of IDR 2 billion or equivalent proven by statement bank letter or
“WNA yang berkeinginan untuk melakukan kunjungan dengan masa tinggal singkat (bukan untuk bekerja) di Indonesia dapat mengajukan Visa Kunjungan. Visa Kunjungan dengan indeks B211A/211B/211C memiliki masa tinggal 60 (enam puluh) hari pada saat diterbitkan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali sehingga total masa berlakunya adalah 180 (seratus delapan
“Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib setidaknya menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan penggunaan TKA, pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan alih teknologi serta ahli keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Perusahaan juga harus melaporkan berakhirnya penggunaan TKA, apabila
“WNA yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, atau dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia termasuk dalam Subjek Pajak Dalam Negeri dan oleh karenanya wajib memiliki NPWP. Selain itu, TKA yang hendak memperpanjang izin
“Saat ini, bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki visa kunjungan dapat langsung melakukan alih status dari visa kunjungan menjadi visa tinggal terbatas tanpa harus keluar dari Indonesia. Akan tetapi, tidak semua visa kunjungan dapat dialih-statuskan menjadi visa tinggal terbatas, seperti misalnya Visa on Arrival (VoA), pemegang fasilitas Bebas Visa
“Visa Kunjungan di Indonesia memiliki beberapa jenis dan masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Oleh karenanya, Warga Negara Asing (WNA) yang hendak berkunjung ke Indonesia, harus memiliki jenis visa yang sesuai dengan tujuan kedatangannya dan tidak melakukan pelanggaran izin tinggal.” Bagi Warga Negara Asing (“WNA”) yang akan melakukan perjalanan masuk
“Bagi WNI yang ingin melangsungkan perkawinan dengan WNA, perlu memerhatikan beberapa hal penting, diantaranya Certificate of No Impediment (CNI), status harta bersama, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran, pencatatan perkawinan di Indonesia apabila pernikahan dilangsungkan di luar negeri, dan jenis visa yang dapat digunakan WNA apabila ingin melangsungkan
“Bank, Kantor Perwakilan Bank Asing di Indonesia, dan Perusahaan Pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) apabila akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).” Kebutuhan akan tenaga kerja dengan keahlian khusus yang belum dapat dipenuhi oleh Tenaga Kerja Indonesia “TKI” mempengaruhi kebutuhan Tenaga Kerja Asing “TKA” di Indonesia. Namun,
“Location Permit (Izin Lokasi) replaced by the Conformity of Spatial Utilization Activities (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR), specifically for non-micro and small-scale business, its implementation through a Confirmation of the Suitability of Spatial Utilization (Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKKPR) and an Approval of the Suitability of Spatial Utilization (Persetujuan
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
