“POJK No.10/POJK.05/2022 melarang Perusahaan P2P Lending untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi ataupun sebagai konsultan dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga tahun) per TKA untuk satu kali masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang.” Pada
“By having a prenuptial or postnuptial agreement with assets separation, the mixed marriage couple can establish a limited liability company (Perseroan Terbatas) for just two of them without requiring the third party as other shareholders. Furthermore, the Indonesian Citizen in the mixed marriage couple can still buy assets with the
“Tenaga Kerja Asing dapat menduduki jabatan dalam sektor Perbankan dan Keuangan pada bidang, jabatan, dan prosedur tertentu. Lebih lanjut, untuk sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan rekomendasi terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” Pesatnya perkembangan teknologi diikuti dengan lahirnya inovasi yang berkaitan dengan teknologi, dimana salah satunya
“Any foreign documents that are going to be used domestically and/or any domestic documents that are going to be used abroad must either be legalized or go through the Apostille Process. This depends on the policy of the Embassy which relates to whether or not the country has ratified the
“Tenaga Kerja Asing atau TKA diperbolehkan untuk menduduki rangkap jabatan dengan syarat memegang posisi yang sama sebagai Direksi atau Komisaris, TKA yang bekerja di sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital atau sektor migas bagi kontraktor kontrak kerjasama.” Tenaga Kerja Asing untuk selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara
“Start-up, innovative technology-based, Company excluded from the obligation in obtaining a Foreign Worker Utilization Plan (“RPTKA”) when they utilize a foreign worker for the maximum period of 3 (three) months. However, the Start-Up Company must submit the Foreign Worker data mentioned above to the Ministry or appointed authority.” Startups are
“In order to be an Esports Tournament Vendor, an individual or a company must follow the terms and conditions stated on the PBESI Regulation Number 034/PB-ESI/B/VI/2021 and they have to register themselves to the PBESI as a vendor.” In Indonesia, there are a lot of games included as Esports games.
Kantor Perwakilan dipimpin oleh satu Kepala Kantor Perwakilan (Chief of Representative) yang ditunjuk langsung oleh perusahaan luar negeri dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatannya baik per semester maupun tahunan, sesuai dengan jenis kantor perwakilan yang dimiliki. Apa Perbedaan PT PMA dan Kantor Perwakilan? Kantor Perwakilan atau Representative Office (RO) dan
“Yayasan dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Selain itu, Yayasan dapat dikecualikan dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) setelah mendapat persetujuan surat persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait.” Yayasan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah
For the Company that wants to hire a foreigner as a worker is mandatory to arrange a work permit. The Indonesian government has issued the Minister of Manpower (Kemennaker) Regulation No. 8/2021 which revised the Ministry of Manpower Regulation No. 10/2018 concerning the Use of Foreign Workers. This latest regulation
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
