“A Finance Company that will employ Foreign Workers are required to obtain approval from the Financial Services Authority.” According to Government Relation No. 5 of 2021 regarding the Organization of Risk-Based Business Licensing (“GR No. 5/2021”), it is stated in Article 186 that in the event of employing foreign workers,
“POJK No.10/POJK.05/2022 melarang Perusahaan P2P Lending untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi ataupun sebagai konsultan dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga tahun) per TKA untuk satu kali masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang.” Pada
This Circular Letter extends the validity period of applying health protocols to international travellers by adding several new provisions accompanied by monitoring, control and evaluation to prevent the spread of COVID-19 including the new variant that has mutated into SARS-CoV-2 variant B117,
“Perusahaan yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) mempunyai kewajiban seperti mengetahui jabatan yang diperbolehkan untuk TKA, jenis Perjanjian Kerja, dan mengikutsertakan BPJS serta membantu mengurus NPWP apabila TKA telah menetap lebih dari 183 hari per tahun di Indonesia.” Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan dapat mempekerjakan TKA setelah memenuhi rasio karyawan
“Visa Bisnis diperuntukkan untuk negosiasi bisnis, menjadi peserta pameran, menghadiri seminar (sebagai peserta), dan kegiatan yang tidak mendapatkan upah (bayaran) dari kegiatannya. Sedangkan visa kerja diberikan kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia.” UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi (UU Imigrasi), setiap Warga Negara Asing (WNA) yang
“Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.” Indonesia telah mengatur persoalan Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”) dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
As stipulated by the Law No. 6 of 2011 concerning Immigration (“Immigration Law”), every foreigner who enters the Indonesian territory must have a legal Visa. Consequently, Art. 34 of the Immigration Law demarcates 4 (four) different types of Visa, namely: a. Diplomatic Visa; b. Official Visa; c. Visit Visa; and
“The foreign investor who had a position as a Director or Commissioner, but still holding a Director or a Commissioner KITAS, now, you are eligible to convert your current KITAS to the Investor KITAS which have many advantages, such no need to pay a DPKK anymore.” Based on Article 102
“Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib mengetahui jenis perizinan yang harus dimiliki baik oleh Perusahaan maupun TKA itu sendiri untuk menghindari resiko hukum di kemudian hari.” Era globalisasi dan pasar bebas telah membuka banyak kesempatan di bidang ekonomi, termasuk kesempatan memperoleh pekerjaan. Keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia serta
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
