“POJK No.10/POJK.05/2022 melarang Perusahaan P2P Lending untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi ataupun sebagai konsultan dengan masa jabatan paling lama 3 (tiga tahun) per TKA untuk satu kali masa jabatan dan tidak dapat diperpanjang.” Pada
“The overseas marriage should be registered in Indonesia within 60 (sixty) days after their first returning to Indonesia.” Mandatory of Marriage Registry and Legal Impact Marriage is mentioned in Article 1 (3) Law Number 23 the Year 2006 (“Population Administration Law”), involved an Important event that should be reported to
This Circular Letter extends the validity period of applying health protocols to international travellers by adding several new provisions accompanied by monitoring, control and evaluation to prevent the spread of COVID-19 including the new variant that has mutated into SARS-CoV-2 variant B117,
“Perusahaan yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) mempunyai kewajiban seperti mengetahui jabatan yang diperbolehkan untuk TKA, jenis Perjanjian Kerja, dan mengikutsertakan BPJS serta membantu mengurus NPWP apabila TKA telah menetap lebih dari 183 hari per tahun di Indonesia.” Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan dapat mempekerjakan TKA setelah memenuhi rasio karyawan
“Meskipun konsep dwikewarganegaraan tidak dikenal dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, akan tetapi terdapat pengecualian bagi subjek tertentu yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah. Hal ini menyebabkan subjek tersebut memiliki fasilitas keimigrasian, yang diberikan secara affidavit.” Fasilitas Affidavit Bagi Anak Dwikewarganegaraan Mengacu pada Penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang
General Directorate of Immigration, Ministry of Law and Human Rights has stipulated Circular Letter Number IMI-GR.01.01-1102 of 2020 (“CL 1102/2020”) on Immigration Stay Permit Service in New Normality Order. The scope of this circular letter is as follows: Provision on Limited Stay Permit (Izin Tinggal Terbatas or ITAS), Permanent Stay
“Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.” Indonesia telah mengatur persoalan Kewarganegaraan Indonesia dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU Kewarganegaraan”) dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
As stipulated by the Law No. 6 of 2011 concerning Immigration (“Immigration Law”), every foreigner who enters the Indonesian territory must have a legal Visa. Consequently, Art. 34 of the Immigration Law demarcates 4 (four) different types of Visa, namely: a. Diplomatic Visa; b. Official Visa; c. Visit Visa; and
“The Positions which eligible for Foreigners in the construction sector are limited to the regional manager, business development manager, construction managers, geochemist, geophysicist, environmental engineers, and civil engineers.” In Indonesia, several limitations were imposed on the position that a foreigner could serve should they work here. For instance, according to
Epiwalk 5th Floor
Unit B547-548
Rasuna Epicentrum Area, Jl. Epicentrum Tengah No.2 HR. Rasuna Said, South Jakarta 12950
PT YLP KONSULTAN CAKRAWALA is a Formalities and Corporate Secretarial Legal Firm who is committed to provide simple, pleasant and stress free experience for our Client.
